Karhutla Kalsel: Saat Pengusaha Masuk Lingkar Komando

www.kurlyklips.com – Isu karhutla kembali menyala, bukan hanya di hutan dan lahan, tetapi juga di ruang publik. Kali ini sorotan tertuju ke Kalimantan Selatan, ketika nama seorang pengusaha besar, Haji Isam, disebut ikut mendapat mandat penanganan karhutla. Keterlibatan figur bisnis pada wilayah tugas strategis semestinya kita cermati, bukan sekadar direspons dengan pro dan kontra emosional.

Penanganan karhutla biasanya identik dengan operasi gabungan TNI, Polri, serta kementerian teknis. Namun, pola itu pelan-pelan bergeser menuju skema kolaborasi multi pihak. Keterlibatan pengusaha punya sisi positif, tetapi juga menyimpan potensi konflik kepentingan. Di titik inilah masyarakat perlu jeli membaca arah kebijakan, agar upaya mencegah karhutla tidak berubah menjadi sekadar panggung pengaruh ekonomi.

Karhutla, Kalsel, dan Panggung Kekuasaan Baru

Setiap musim kemarau, kata karhutla selalu kembali menghantui warga Kalimantan Selatan. Asap tipis lalu menebal, jarak pandang menyusut, aktivitas terganggu. Di balik itu, ada campuran faktor alam, pembukaan lahan murah, lemahnya pengawasan, serta dorongan ekonomi. Pada situasi ekstrem semacam ini, negara biasanya mengerahkan aparat TNI-Polri untuk mengambil alih komando lapangan.

Saat muncul kabar bahwa tidak hanya jenderal TNI-Polri, tetapi juga pengusaha seperti Haji Isam disebut mendapat tugas menangani karhutla, peta kekuasaan terlihat bergeser. Publik bertanya: apakah ini bentuk inovasi kolaborasi, atau justru normalisasi dominasi modal di urusan publik? Pertanyaan itu wajar, sebab penanganan karhutla menyangkut hajat hidup banyak orang, bukan sekadar kecakapan teknis pemadaman api.

Dari sudut pandang tata kelola, pengusaha biasanya punya akses sumber daya keuangan, armada alat berat, helikopter, hingga jaringan di daerah terpencil. Modal itu amat membantu penanganan karhutla, terutama ketika negara tampak kedodoran. Namun, tanpa pagar etika dan regulasi jelas, keterlibatan tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa pengendalian ruang hidup diserahkan pada tangan segelintir orang berpengaruh.

Ketika Modal Masuk Jantung Penanganan Karhutla

Kita perlu jujur: penanggulangan karhutla butuh biaya sangat besar. Mulai patroli udara, pemadaman dari darat, teknologi monitoring, hingga pemulihan ekosistem. Anggaran negara sering kali tidak sebanding dengan skala kerusakan. Di titik itu, pintu kerja sama dengan sektor swasta terbuka lebar. Lalu lahir inisiatif melibatkan pengusaha lokal berskala besar, termasuk figur seperti Haji Isam di Kalsel.

Dari sisi efektivitas, kolaborasi dengan pemilik modal cukup menjanjikan. Mereka bisa bergerak cepat menyediakan peralatan, logistik, bahkan insentif bagi warga sekitar titik karhutla agar ikut menjaga kawasan. Namun, saya melihat risiko besar ketika otoritas tak lagi dominan di tangan institusi publik. Jika pengusaha memegang porsi terlalu besar dalam komando lapangan, garis antara kepentingan umum serta kepentingan bisnis menjadi kabur.

Bayangkan bila kebijakan penutupan kawasan rawan karhutla lebih lunak pada wilayah tertentu yang terkait jaringan usaha tertentu. Atau sebaliknya, lawan bisnis justru mudah disalahkan saat muncul api. Tanpa transparansi, sulit membedakan antara kebijakan berbasis sains dan kebijakan berbasis kepentingan modal. Maka, pelibatan pengusaha pada penanganan karhutla harus diposisikan sebagai mitra, bukan aktor utama penentu arah kebijakan.

Menggugat Ulang Cara Kita Melihat Karhutla

Kasus karhutla di Kalsel, lengkap dengan dinamika nama besar seperti Haji Isam, seharusnya mendorong kita merevisi cara pandang terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman, melainkan cerminan bagaimana kekuasaan, modal, serta kebijakan dipertemukan. Kolaborasi negara, aparat, serta pengusaha sah saja, asalkan dibangun lewat aturan tegas, data terbuka, pengawasan publik, dan keberpihakan kuat pada keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, kita perlu bertanya ke diri sendiri: ingin memadamkan api sesaat, atau memutus siklus karhutla sekaligus struktur kepentingan yang memicunya?