Proyek Lama AHY dan Masa Depan Infrastruktur Sumsel

www.kurlyklips.com – Perdebatan soal arah pembangunan kembali menghangat setelah proyek lama AHY disorot saat kunjungannya ke Sumatera Selatan. Bukan sekadar nostalgia politik, rujukan terhadap proyek lama AHY justru membuka diskusi besar mengenai integrasi infrastruktur di provinsi strategis tersebut. Sumsel berada di simpul jalur logistik Sumatra, namun masih berhadapan dengan konektivitas tambal sulam. Dari sini, muncul pertanyaan penting: apakah warisan perencanaan masa lalu dapat menjadi landasan kokoh bagi lompatan pembangunan baru.

Pembicaraan mengenai proyek lama AHY memberi kesempatan menilai kembali pendekatan pembangunan yang selama ini terlalu terfragmentasi. Jalan dibangun tanpa sinkronisasi dengan pelabuhan, rel kereta terhubung lemah dengan kawasan industri, sementara akses desa tertinggal di sudut peta. Proyek lama AHY kerap dikaitkan dengan gagasan penataan menyeluruh. Kini gagasan tersebut relevan kembali, terutama ketika Sumsel harus bersaing dengan provinsi lain yang melaju cepat berkat integrasi infrastrukturnya.

Proyek Lama AHY Sebagai Cermin Perencanaan

Ketika proyek lama AHY kembali muncul dalam wacana publik, banyak pihak sekadar mengaitkannya dengan dinamika elektoral. Padahal, lebih menarik bila kita memandangnya sebagai cermin perencanaan jangka panjang. Beberapa inisiatif masa lalu mencoba merangkai jalan nasional, kawasan strategis, hingga koneksi antarkabupaten ke satu peta besar. Konsep tersebut belum sepenuhnya matang, namun telah menanam gagasan inti: pembangunan harus integratif, bukan penjumlahan proyek terpisah.

Di Sumsel, konsep integrasi ini sangat krusial. Wilayah kaya sumber daya energi, minyak, gas, batubara, dan potensi pertanian luas. Tanpa jaringan infrastruktur terpadu, kekayaan itu mudah menguap menjadi aktivitas ekstraktif tanpa nilai tambah bagi warga. Proyek lama AHY menyediakan sudut pandang awal tentang bagaimana jaringan jalan, jalur kereta, pelabuhan sungai, hingga bandara dapat dihubungkan ke sentra produksi lokal. Bukan cuma mengalirkan komoditas mentah keluar provinsi, melainkan memutar roda ekonomi di dalam.

Pandangan pribadi saya, warisan gagasan seperti proyek lama AHY seharusnya dibaca lewat kacamata keberlanjutan, bukan sekadar siapa tokoh pengusungnya. Perencanaan infrastruktur berkualitas memerlukan horizon waktu panjang melampaui satu periode pemerintahan. Bila setiap rezim baru memulai dari nol, Sumsel akan terus berada di siklus pemborosan. Integrasi ide lama dan inovasi baru justru menjadi kunci. Proyek lama AHY bisa dijadikan referensi, lalu dikritisi, disempurnakan, serta diadaptasi terhadap kebutuhan saat ini.

Integrasi Infrastruktur: Dari Konsep ke Realitas

Istilah integrasi infrastruktur sering terdengar manis di podium, namun rapuh saat menyentuh realitas lapangan. Ketika proyek lama AHY kembali disinggung, publik berkesempatan menilai jarak antara rencana di atas kertas dan implementasi nyata. Banyak rancangan memuat jaringan transportasi multimoda, tapi eksekusi terhenti pada pembangunan satu ruas jalan tanpa dukungan prasarana pendukung. Di Sumsel, contoh paling terasa muncul dari koneksi pelabuhan sungai ke sentra produksi yang belum lancar.

Kondisi tersebut mencerminkan pola lama: proyek dipotong menjadi paket kecil demi alasan anggaran maupun politik anggaran. Akhirnya integrasi hanya tinggal slogan. Menurut saya, pembahasan ulang mengenai proyek lama AHY seharusnya fokus pada bagaimana menyatukan kembali potongan puzzle itu. Misalnya, memastikan jalan provinsi tersambung efektif dengan pelabuhan sungai Musi, serta terkoneksi ke kawasan industri baru. Begitu pula, jalur kereta barang mesti mengalirkan hasil tambang serta hasil pertanian ke titik logistik utama, bukan hanya ke pelabuhan ekspor.

Integrasi memerlukan tata kelola lintas sektor yang kuat. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan pusat maupun BUMN. Proyek lama AHY pernah menekankan pentingnya peta jalan bersama, meski realisasinya belum sempurna. Kini, peluang terbuka luas untuk menghidupkan kembali ide koordinasi komprehensif. Termasuk pemanfaatan teknologi data spasial, analitik permintaan logistik, serta keterlibatan pelaku usaha lokal. Tanpa fondasi tersebut, Sumsel berisiko terjebak proyek mercusuar yang terpencar, tanpa daya dorong struktural.

Dampak Ekonomi dan Keadilan Ruang di Sumsel

Integrasi infrastruktur bukan sekadar urusan teknis konstruksi, tetapi soal keadilan ruang. Proyek lama AHY mengandung pesan implisit mengenai perlunya membuka akses wilayah tertinggal, bukan hanya menopang kawasan industri besar. Di Sumsel, kabupaten penghasil pangan sering tertinggal karena jalan penghubung rusak atau akses pasar minim. Infrastruktur terpadu semestinya menurunkan biaya logistik petani, mempercepat distribusi hasil panen, sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di dekat sentra produksi. Dari sudut pandang saya, diskursus proyek lama AHY bisa menjadi pemicu refleksi kolektif: apakah pembangunan di Sumsel sudah cukup adil, atau masih terpusat pada koridor ekonomi besar saja.

Tantangan Politik dan Konsistensi Kebijakan

Setiap kali nama tokoh muncul bersama istilah proyek lama AHY, refleks publik sering tertuju ke kontestasi kekuasaan. Padahal, tantangan utama pembangunan infrastruktur justru muncul dari ketidakstabilan kebijakan lintas periode. Banyak proyek berhenti ketika kepala daerah berganti, meskipun kajian teknis menyatakan layak. Hal itu memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh politik jangka pendek dibanding komitmen perencanaan jangka panjang. Sumsel membutuhkan kesepakatan minimal di antara elit lokal bahwa integrasi infrastruktur harus menjadi prioritas bersama.

Dalam konteks tersebut, proyek lama AHY bisa berfungsi sebagai titik temu naratif. Pemerintah sekarang tidak wajib menyalin seluruh konsep masa lalu. Namun dapat mengambil unsur paling relevan, misalnya pendekatan jaringan yang memprioritaskan jalur logistik utama. Kemudian menyesuaikannya dengan kondisi fiskal serta kebutuhan hari ini. Kuncinya terdapat pada keberanian mengakui bahwa tidak semua gagasan lama harus dibuang. Beberapa perlu dikaji ulang secara kritis, lalu diadopsi kembali dengan desain lebih matang.

Dari sisi konsistensi, Sumsel juga memerlukan kerangka regulasi yang melindungi proyek strategis dari tarik menarik kepentingan sesaat. Misalnya, pembentukan badan koordinasi infrastruktur regional dengan mandat jelas, melibatkan perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, serta pemangku kepentingan ekonomi. Inspirasi struktur semacam itu pernah muncul ketika proyek lama AHY digagas, tetapi belum memperoleh bentuk institusional kuat. Bila sekarang gagasan tersebut dibangkitkan kembali dengan desain yang lebih transparan, peluang konsistensi kebijakan akan meningkat.

Peran Masyarakat dan Transparansi Informasi

Diskusi mengenai proyek lama AHY sering terjebak pada figur, padahal masyarakat membutuhkan informasi konkret: di mana ruas jalan, berapa panjang rel, bagaimana manfaat langsung terhadap mereka. Transparansi data proyek menjadi kunci agar warga dapat menilai apakah integrasi infrastruktur sungguh terjadi. Publik Sumsel berhak mengakses peta rencana pembangunan, jadwal pengerjaan, serta alokasi anggaran per sektor. Dengan begitu, dukungan masyarakat tidak lagi berdasar retorika, melainkan fakta di lapangan.

Dalam pandangan saya, partisipasi warga akan lebih kuat bila pemerintah membuka ruang konsultasi publik sejak tahap perencanaan. Konsep integrasi seharusnya bukan monopoli teknokrat. Petani, nelayan sungai, pelaku UMKM, pengusaha logistik, hingga komunitas lingkungan dapat menyumbang perspektif berharga. Ketika proyek lama AHY dibahas kembali, langkah terbaik adalah menjadikannya studi kasus. Warga bisa diajak melihat mana bagian yang patut dilanjutkan, mana yang perlu koreksi tajam. Proses itu menciptakan rasa kepemilikan bersama atas arah pembangunan Sumsel.

Transparansi juga membantu mencegah tumpang tindih proyek serta pemborosan anggaran. Misalnya, memastikan pembangunan jalan baru betul-betul terhubung ke simpul ekonomi yang sudah disepakati. Bukan karena lobi kelompok tertentu. Data terbuka mengenai capaian serta kekurangan proyek lama AHY dapat menjadi pelajaran berharga. Pemerintah sekarang bisa menunjukkan komitmen perbaikan melalui laporan rutin yang mudah dipahami publik. Dengan cara itu, integrasi infrastruktur bukan hanya jargon teknis, melainkan proses pembangunan yang bisa diikuti siapa saja.

Menggali Pelajaran dari Proyek Lama AHY

Jika dilihat dengan kacamata reflektif, proyek lama AHY di Sumsel memberikan sejumlah pelajaran penting. Pertama, pentingnya menyusun peta jalan terintegrasi sebelum satu pun tiang pancang berdiri. Kedua, kebutuhan menjaga kesinambungan lintas pemerintahan agar investasi publik tidak terbuang. Ketiga, urgensi melibatkan warga sebagai mitra kritis sekaligus penjaga arah kebijakan. Dari pengalaman tersebut, Sumsel memiliki kesempatan emas memperbaiki paradigma pembangunan. Bukan sekadar menuntaskan proyek fisik, melainkan membangun jaringan infrastruktur yang adil, efisien, dan berjangka panjang.

Refleksi Akhir: Menjembatani Masa Lalu dan Masa Depan

Proyek lama AHY mungkin lahir pada konteks politik berbeda, namun jejak gagasannya masih relevan hari ini. Integrasi infrastruktur di Sumsel bukan pilihan mewah, melainkan kebutuhan dasar bila provinsi ini ingin keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah. Jalan, rel, pelabuhan sungai, dan bandara harus terhubung satu sama lain, sekaligus terkoneksi erat dengan kampung, desa, serta sentra produksi kecil. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menumpuk di koridor besar, sementara wilayah lain tertinggal.

Bagi saya, sikap paling bijak bukan memuja proyek lama AHY secara buta, juga bukan menolaknya mentah-mentah. Yang lebih penting, memetik pelajaran, mengkritisi kelemahan, lalu merangkai ulang visi integrasi infrastruktur yang lebih matang. Sumsel memerlukan keberanian politik, kepemimpinan teknis, dan partisipasi warga agar perubahan benar-benar terasa. Jika masa lalu dijadikan jembatan, bukan beban, maka proyek lama AHY dapat menjadi batu loncatan menuju masa depan infrastruktur Sumsel yang lebih terencana, inklusif, serta berkeadilan. Dari situlah refleksi ini berujung: pembangunan sejati selalu bertumpu pada kemampuan belajar dari jejak sendiri.